PELANGGARAN HAM

PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI DI INDONESIA

1.      Tragedi Trisakti

           

 Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada12 Mei 1998, terhadap mahasiswapada saat demonstrasi menuntutSoeharto turun dari jabatannya.Kejadian ini menewaskan empatmahasiswa Universitas Trisakti diJakarta, Indonesia serta puluhanlainnya luka.Mereka yang tewas adalah ElangMulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewastertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital sepertikepala, leher, dan dada.Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisisfinansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran kegedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung DPR/MPR padapukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri--militer datangkemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.Akhirnya, pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerakmajunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru kearah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besarberlindung di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukanpenembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade MobilKepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri PertahananUdara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam setaPasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Styer, danSS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dansatu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantahtelah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam.

Contoh Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah badan hukum internasional, begitupun pula di Indonesia. HAM merupakan hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia di dalam kandungan. Di Indonesia, terdapat berbagai pelanggaran HAM, entah itu pelanggaran HAM yang bersifat berat maupun ringan. Contohnya adalah kasus pelanggaran HAM tentang pembunuhan aktifis Hak Asasi Manusia yaitu Munir Said Thalib atau orang sering dikenal dengan Munir. Masih ada lagi contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, bahkan sebagian sudah diajukan ke Sidang Peradilan, bahkan Amnesty Internasional. Berikut ini daftar kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia:

1. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus pembunuhan Marsinah, kasus Timor-Timur dan masih banyak lagi. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat. Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja ia menaruh Arsenik di makanan Munir.

2. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah

Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah muncul ketika Marsinah bersama dengan teman-teman sesama buruh dari PT. CPS menggelar unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikkan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Masalah memuncak ketika Marsinah menghilang dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di sebuah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Menurut hasil otopsi, diketahui bahwa Marsinah meninggal karena penganiayaan berat.

3. Penculikan Aktivis 1997/1998

Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Peristiwa ini terjadi menjelang pelaksanaan PEMILU 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Kebanyakan aktivis yang diculik disiksa dan menghilang, meskipun ada satu yang terbunuh. 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui keberadaannya sampai kini. Banyak orang berpendapat bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota Kopassus. Kasus ini pernah ditangani oleh komisi HAM.

4. Penembakan Mahasiswa Trisakti

Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi dan militer. Bermula ketika mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti sedang melakukan demonstrasi setelah Indonesia mengalami Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa ini dikenal dengan Tragedi Trisakti. Dikabarkan puluhan mahasiswa mengalami luka-luka, dan sebagian meninggal dunia, yang kebanyakan meninggal karena ditembak peluru tajam oleh anggota polisi dan militer/TNI. Kasus ini masuk dalam daftar catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan pernah diproses.

5. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili

Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991. Kebanyakan warga sipil yang sedang menghadiri pemakaman rekannya di Pemakaman Santa Cruz ditembak oleh anggota militer Indonesia. Puluhan demonstran yang kebanyakkan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka dan bahkan ada yang meninggal. Banyak orang menilai bahwa kasus ini murni pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan melakukan agresi ke Dili, dan merupakan aksi untuk menyatakan Timor-Timur ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk negara sendiri.

6. Peristiwa Tanjung Priok

Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Sejumblah orang yang terlibat dalam kerusuhan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, begitu pula dengan aparat militer, mereka diadili atas tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Peristiwa ini dilatar belakangi masa Orde Baru.

7. Pembantaiaan Rawagede

Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berupa penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda harus membayar ganti rugi kepada para keluarga korban pembantaian Rawagede.

8. Peristiwa 27 Juli

Peristiwa ini disebabkan oleh para pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu dan mengambil alih kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996. Massa mulai melempari dengan batu dan bentrok, ditambah lagi kepolisian dan anggota TNI dan ABRI datang berserta Pansernya. Kerusuhan meluas sampai ke jalan-jalan, massa mulai merusak bangunan dan rambu-rambu lalu-lintas. Dikabarkan 5 orang meninggal dunia, puluhan orang (sipil maupun aparat) mengalami luka-luka dan sebagian ditahan. Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, dalam peristiwa ini terbukti terjadi pelanggaran HAM.

9. Kerusuhan Timor-Timur Pasca Jejak Pendapat

Kerusuhan ini terjadi pada tahun 1999. Dilatar belakangi oleh Agresi Militer dan puluhan warga sipil meninggal dan sebagian luka-luka.

10. Pembantaian Massal Komunis 1965

Pembantaian ini merupakan peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang yang dituduh sebagai anggota komunis di Indonesia yang pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan anggotanya yang berjumblah jutaan. Pihak militer mulai melakukan operasi dengan menangkap anggota komunis, menyiksa dan membunuh mereka. Sebagian banyak orang berpendapat bahwa Soeharto diduga kuat menjadi dalang dibalik pembantaian 1965 ini. Dikabarkan sekitar satu juta setengah anggota komunis meninggal dan sebagian menghilang. Ini jelas murni terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

11. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi

Peristiwa beserta pembunuhan ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu di Banyuwangi lagi hangat-hangatnya terjadi praktek dukun santet di desa-desa mereka. Warga sekitar yang berjumblah banyak mulai melakukan kerusuhan berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumblah orang yang dituduh dukun santet dibunuh, ada yang dipancung, dibacok bahkan dibakar hidup-hidup. Tentu saja polisi bersama anggota TNI dan ABRI tidak tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh dukun santet yang masih selamat dari amukan warga.

12. Kasus Bulukumba

Kasus Bulukumba merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2003. Dilatar belakangi PT. London Sumatra (Lonsum) melakukan perluasan area perkebunan, namun upaya ini ditolak oleh warga sekitar.

13. Peristiwa Abepura, Papua

Peristiwa ini terjadi di Abepura, Papua pada tahun 2003. Terjadi akibat penyisiran yang membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di peristiwa Albepura.

14. Kasus-kasus di Papua

Pada tahun 1966, kasus-kasus di Papua telah memakan ribuan korban jiwa. Peristiwa ini terjadi akibat Operasi instensif yang dilakukan TNI untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam antar perusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapi warga sipil.

15. Kasus Timor-Timur Pasca Referendum

Perisiwa yang terjadi pada tahun 1974-1999 memakan ratusan ribu korban jiwa. Peristiwa yang dimulai dari Agresi Militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretelin yang sah di Timor-Timur. Sejak saat itu Timor-Timur selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan kekerasan aparat RI.

16. Kasus-kasus di Aceh pra DOM

Terjadi pada tahun 1976-1989, memakan banyak ribuan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi semenjak dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan itensitas kekerasan yang tinggi.

17. Penembakan Misterius (Petrus) 

Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. Petrus adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak. Banyak orang berpendapat bahwa Soeharto menjadi dalang utama dalam peristiwa Penembakan Misterius ini.

Kasus Semanggi II yang Tak Perna diSelesaikan Oleh Pemerintah

Tanggal 24 September 2012 adalah tepat 13 tahun terjadinya Tragedi Semanggi II yang menewaskan seorang mahasiswa dan 11 orang lain serta menyebabkan 217 korban luka-luka.
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai selama delapan tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum ada langkah yang konstruktif yang dilakukan Presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diantaranya kasus Semanggi II.
Presiden Yudhoyono, menurut Haris, harus segera mendorong Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan demi kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Padahal Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), kata Haris, telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002, tetapi hingga kini belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Kondisi tersebut lanjut Haris merupakan sebuah fenomena yang janggal dan ironis dalam proses penegakan hukum dimana 10 tahun berkas hasil penyelidikan diendapkan tanpa adanya kepastian sehingga akses korban untuk mendapatkan keadilan menjadi semakin kabur.
“Jaksa Agung dan Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab hukum terhadap kasus ini. Ini bukan sekedar persoalan politis yang mencari solusinya dengan cara politis. Kewajiban hukum sangat ada dan jelas didalam aturan hukum yang ada di Indonesia,” ujar Haris pada jumpa pers di kantor KontraS di Jakarta, Minggu (23/9).
Di tempat yang sama, sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas YAI, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menilai pemerintahan Yudhoyono enggan menyelesaikan kasus semanggi II.
Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Billy Aryo Nugroho menjelaskan pemerintah harus berani menindak siapapun yang terlibat dalam kasus ini.
“Pemerintah, Presiden dan juga DPR untuk bersikap netral untuk menempatkan semua orang setara dihadapan hukum agar ketidakadilan ini dapat diluruskan, dapat diusut tuntas. Tidak ada lagi yang jadi korban dan tidak ada lagi preseden buruk untuk masa depan negara kita ke depannya,” ujar Billy.
Ho Kim Ngo, ibu dari Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dalam peristiwa Semanggi II, berharap Kejaksaan Agung konsisten akan meneruskan pengungkapan kasus ini. Ia menambahkan Presiden Yudhoyono harus menepati janjinya kepada keluarga korban, bahwa akan menyelesaikan kasus ini seperti dalam pertemuan 2008 lalu di Istana.
“Sekarang ini, hari ini juga aku mohon kepada presiden, bukalah mata dan telinganya, dengarlah ucapan korban hari ini bagaimana untuk menyelesaikan kasus anak-anak kami,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Togarisman menyatakan banyaknya hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung disebabkan belum adanya pengadilan HAM Ad.hoc.
“Peristiwa yang terjadi sebelum 2000, jadi masalah juga berarti kan untuk memroses itu nanti pengadilan Ad hoc untuk itu,” ujar Adi.
Kasus Semanggi II terjadi pada 24-28 September 1999, saat maraknya aksi-aksi mahasiswa menentang Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI.

Penyelesaian HAM di Papua membutuhkan Pengakuan Negara

Perlu disadari Suatu pertanyaan mendasar “mengapa persoalan HAM di papua tidak di selesaikan?” atas dasar itu Foker LSM Papua melakukan pelatihan Investigasi, Dokumentasi dan Reporting untuk kasus HAM di Papua. Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia disitulah awal kekerasan dan perlawanan Hak-hak dasar Orang Papua, sejumlah kasus pelanggaran HAM dari tahun 60an sampai tahun 2008 belum ada satupun kasus yang di tuntaskan. Atas dasar itu Pelatihan yang dilaksanakan 3 hari di Hotel Mutiara Kotaraja dalam-Jayapura tanggal, 22-24 September 2008 dengan rekomendasi dan usulan bahwa : 1). perlu adanya pemahaman HAM. 2). Membangun kerjasama/penguatan Jaringan. 3). peningkatan kapasitas SDM untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Papua.
Sebagai dasar rekomendasi untuk menjawab pertanyaan diatas maka bukan hanya melalui konsep, pemahaman dan mekanisme yang baik, tetapi perlu di sadari juga bahwa ada klasifikasi persoalan yang perlu di pahami dan di selesaikan secara menyeluruh terhadap pelaksana mekanisme HAM secara lokal dan Nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa sesungguhnya dimanakah posisi keberpihakan HAM itu berada, apakah keberpihakan HAM pada Negara atau Rakyat dalam menjalankan visi kebenaran dan keadilan.
Pertanggung jawaban Advokasi dan reporting bukanlah kehendak individu tetapi adalah kewenangan lembaga pada jalur mekanisme yang tepat dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Persoalan HAM di Papua mempunyai kondisi yang beda dengan daerah lain di Indonesia karena ada klasifikasi kesulitan yang nyambung dari pusat, lokal bahkan sampai pada pelaksana theknis di lapangan. kesulitan-kesulitan ini dapat di lihat sebagai berikut :
1. Kesulitan secara nasional dapat dilihat bahwa Instrumen/Institusi Negara dalam kebijakan sampai pada pelaksanaan pembangunan, keberpihakannya ada pada Negara bukan kepada Rakyat. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan akhir untuk membuat suatu keputusan dalam kaitannya dengan membela rakyat atau Negara, (ini persoalan pengakuan Negara).
2. Kesulitan yang dilihat pada tingkat lokal adalah bahwa adanya Tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Papua (sampai pada tingkat ini apakah tuntutan ini merupakan suatu hak asasi manusia?) pada bagian ini juga perlu kita menentukan posisi kita sebagai relawan HAM dalam melakukan visi kebenaran dan keadilan. Persoalan lain yang muncul pada tingkat lokal ialah tidak ada kebersamaan/persatuan lembaga-lembaga HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM Papua, sehingga yang terjadi adalah masing-masing bekerja diluar mekanisme HAM karena ketidak percayaan terhadap Pusat (jakarta) bahkan kepada masing-masing lembaga HAM di Papua untuk itu dalam pelaporan HAM dilakukan pada masing-masing jaringan yang telah dibangun baik nasional maupun internasional tanpa memperhitungkan mekanisme yang ada.
3. Kesulitan yang dirasakan secara theknis dilapangan adalah ancaman penguasa terhadap para relawan HAM
Dalam kaitannya dengan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, sebagai relawan dan pekerja HAM kita patut mengambil posisi netral untuk menyampaikan visi kebenaran dan keadilan karena ini adalah persoalan pengakuan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakui oleh pelaku pelanggar HAM.

Percepat Pembayaran Ganti Rugi Korban Lapindo

JAKARTA, JUMAT - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, percepatan pembayaran ganti rugi terhadap korban luapan panas Lapindo di desa Reno Kenongo lantaran Lebaran Haji yang semakin mendekat. Pasalnya, pada lebaran haji, kebutuhan masyarakat Indonesia biasanya melonjak tinggi.
"Lapindo itu membayar kurang lebih Rp 2 miliar sehari. Kira-kira selesai 20 hari. Tapi karena dianggap sudah mau lebaran, maka penting untuk diselesaikan. Presiden pun meminta itu lebih dipercepat lagi," ucap Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (28/11).
Menurut Kalla, pembayaran ganti rugi 20 persen yang senilai Rp 60 miliar ini telah berjalan dua minggu yang lalu. "Sejak dua minggu lalu, Lapindo sudah diminta untuk menyelesaikannya," ujarnya.
Komitmen Bakrie untuk mempercepat pembayaran ganti rugi muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memaksa CEO Lapindo Brantas Inc Nirwan Bakrie untuk memenuhi pembayaran 20 persen di Desa Renokenongo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Desakan pemerintah ini mendapat respon apik dari pihak Bakrie. Nirwan berjanji membayar ganti rugi untuk warga Reno Kenongo hingga 1 Desember 2008.